Jakarta – Tata kelola dapur bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Polri mendapat sorotan positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyatakan pengelolaan SPPG Polri patut dijadikan contoh karena hingga saat ini tidak pernah tercatat ada kasus maupun masalah serius dalam pelaksanaannya.
Pernyataan itu disampaikan Irma dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjaga standar pelayanan SPPG membuktikan bahwa pengelolaan dapur bergizi gratis bukan hanya soal siapa penyelenggaranya, tetapi soal tanggung jawab dan konsistensi.
“Bagi saya, yang terpenting bukan siapa yang menyelenggarakan, apakah itu Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana penyelenggara bisa bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dapur bergizi gratis ini,” ujar Irma di hadapan peserta rapat.
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, informasi yang ia peroleh menunjukkan Polri saat ini mengelola sedikitnya 600 dapur SPPG di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, tidak pernah ditemukan kasus keracunan, pelanggaran standar, ataupun masalah distribusi yang bisa mencoreng program tersebut.
“Saya mendapat laporan bahwa Polri membawahi sekitar 600 SPPG. Menariknya, sejauh ini tidak ada satu pun yang berkasus. Artinya, Polri mampu menjaga standar operasional dengan konsisten,” jelasnya.
Irma menegaskan, polemik mengenai kepemilikan atau siapa penyelenggara dapur bergizi gratis seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Menurutnya, fokus utama justru harus diarahkan pada kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap standar gizi, dan konsistensi pengelolaan.
“Jangan lagi dipolitisasi. Ini bukan tentang siapa yang punya, melainkan soal komitmen menjalankan SOP. Kalau penyelenggara bisa bertanggung jawab, maka program akan berjalan baik dan masyarakat yang diuntungkan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPR sudah cukup banyak menerima kritik dari publik. Karena itu, wacana yang berpotensi memperkeruh situasi justru harus dihindari. Program bergizi gratis seharusnya diposisikan sebagai kebutuhan bersama, bukan bahan perdebatan politik.
“Kalau program yang baik terus diperdebatkan hanya karena soal kepemilikan, itu tidak sehat bagi publik. Kita perlu mencontoh pengelolaan yang terbukti berhasil, seperti yang dilakukan Polri,” tegas Irma.
Pernyataan ini meneguhkan posisi Polri bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam bidang pelayanan masyarakat, khususnya ketahanan pangan dan gizi. Keberhasilan Polri dalam mengelola ratusan dapur bergizi gratis tanpa masalah kini dianggap sebagai model yang bisa diterapkan oleh lembaga lain, termasuk Badan Gizi Nasional.
Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2111488-polri-diapresiasi-dpr-600-dapur-bergizi-gratis-berjalan-tanpa-kasus-jadi-contoh-nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar