Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Terbesar Sepanjang 2022

PATI - Kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati diungkap tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri. 

Dalam kasus yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang 2022 tersebut Polisi menetapkan 12 orang tersangka.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat memimpin konferensi pers ungkap kasus di TKP Gudang PT Aldi Perkasa Energi di Jl. Juwana-Pucakwangi, Kec. Jakenan, Kab. Pati pada Selasa, (24/05/2022) siang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dan General Manager Pertamina Jateng, Dwi Puji Ariestya.

Di hadapan sekitar 60 awaknmedia, Kabareskrim mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 Polri telah berhasil mengungkap 230 kasus dan menangkap 335 tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

"Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati," terangnya.

TKP pertama yang berhasil diungkap berada di sebuah gudang di jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya dari hasil pengembangan terungkap TKP kedua yang berada di gudang di Jl. Juwana-Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Petugas selanjutnya juga mengamankan rombongan mobil heli (pengangkut BBM yang modifikasi) yang ditangkap TKP ketiga di Jl. Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan.

Masing-masing dari 12 tersangka yang ditangkap, memiliki peran spesifik mulai dari pemilik modal sampai dengan pengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MK sebagai pemilik gudang, EAS sebagai pemodal, AS sopir mobil heli, MT sopir mobil, SW sopir mobil, FDA sopir mobil, FDA sopir mobil, AAP kepala gudang, MA sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, TH sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, JS pemodal, AEP sopir mobil, dan S sopir mobil.

"Modus para pelaku yakni dengan cara menampung BBM jenis solar bersubsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Mereka mengangkut solar menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi kemudian dikirim," ungkapnya.

Dari sejumlah SPBU tersebut, para pelaku membeli solar subsidi seharga Rp.5.150,- per liter. Solar tersebut kemudian dijual ke pemilik gudang seharga Rp. 7.000 perliternya.

Oleh para pemilik gudang, BBM solar subsidi yang telah dibeli tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil truk tangki kapasitas 24.000 liter dan 16.000 Liter dan dijual ke kapal-kapal nelayan senilai Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000 per liternya. 

"Kami juga telah mengamankan Kapal Tanker bernama Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat 499 ribu liter solar diduga hasil dari proses penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka," tuturnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Diperkirakan omzet yang diraup dari kejahatannya mencapai 4 milyar rupiah.

"Ini (penindakan penyalahgunaan BBM subsidi) merupakan upaya yang terus menerus kita lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi," pungkasnya.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan, pihaknya terus menerus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan monitoring distribusi hingga penjualan BBM di pasaran.

"Lewat satgas Puser Bumi, Polda Jateng bekerjasama dengan Pertamina untuk memantau BBM di pasaran. Masalah monitoring distribusi dan penyaluran BBM merupakan salah satu arahan penting Kapolri dan ini tentunya ini wujud pelaksanaan dari kebijakan Presiden, " kata Kapolda.

Atas keberhasilan Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Dwi Puji Ariestya selaku General Manager Pertamina Jateng memberikan apresiasi tinggi. Dirinya mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk mengamankan penyaluran BBM di wilayah Jateng.

"Bila ada kelangkaan di suatu tempat, pasti kita laporkan ke Polda. Kemudian kita turun ke lapangan bersama untuk melihat penyebabnya. Atas prestasi yang luar biasa ini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya," kata dia.

Atas perbuatannya dalam menyalahgunakan BBM solar bersubsidi pemerintah, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi 60 milyar rupiah.

Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pencurian 40 Petani di Mukomuko

Jakarta - Polri menerapkan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit PT. Daria Dharma Pratama (DDP). 

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pihak kepolisian menjadi mediator antara 40 petani dan pihak DDP. Usai proses itu, kata Agus, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara keadilan restoratif. 

"Penyelesaian perkara pencurian tandan buah segar Kelapa Sawit PT. DDP kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara restorative justice," kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/5).

Dengan telah disepakatinya keadilan restoratif, Agus menyebut bahwa, 40 orang petani yang sempat dilakukan penahanan kini telah dibebaskan. 

"Telah dikeluarkan sebanyak 40 orang tahanan kasus tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit," ujar Agus.

Dalam proses mediasi itu, perwakilan dari Kuasa Hukum dan LSM AKAR, Zeliq Ilham Hamka menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjadi memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini. 

"Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polres Mukomuko yang telah menyelesaikan tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit PT. DDP melalui Restorative Justice," tuturnya. 

Sementara itu, Kuasa Hukum dan Tim Legal PT. DDP Imam Nur Islami menyatakan hal yang serupa. Ia mengapresiasi niat baik dari aparat kepolisian. 

"Mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Mukomuko karena atas bantuan berbagai permasalahan dapat teratasi, dan Polres Mukomuko dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui jalur Restorative Justice," tutupnya.

Terima Audiensi KPU, Kapolri Komitmen Amankan Seluruh Tahapan Pemilu 2024

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Perwakilan kedua instansi negara itu membahas kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian," kata Sigit usai audiensi kepada wartawan. 

Menurut Sigit, pesta demokrasi 2024 nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alasannya, kata Sigit, dalam Pemilu tersebut akan dilaksanakan pemilihan yang serentak, baik tingkat eksekutif maupun legislatif. 

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi. Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti adanya gugatan," ujar Sigit. 

Dengan adanya koordinasi sejak dini dari pihak KPU, Sigit memastikan, pihak kepolisian di seluruh Indonesia siap melakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024. 

Sigit menekankan, dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

"Tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan, sehingga semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar," ucap Sigit.

Kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 rencana akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Ia pun menyebut, dalam pengalamannya, Pemilu selalu meningkatkan tensi perpolitikan di Indonesia. Sebab itu, Hasyim melakukan koordinasi sejak awal bersama dengan Polri. 

"Sehingga dengan begitu, kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini," kata Hasyim. 

Lalu dalam hal ini, Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir ditingkat nasional. 

"Tentu semua kegiatan tahapan, kepolisian terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024. Banyak hal dalam ruang lingkup dan kewenangan yang menjadi tugas kepolisian. Dan perlu kami komunikasikan, seperti untuk pencalonan diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan itu, bagaimana mekanisme prosedurnya. Kemudian, yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024," papar Hasyim.

Hasyim pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berkomitmen untuk mendukung memastikan seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. 

"Terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta jajaran kami diterima dengan baik dalam pertemuan tadi. Melalui pak Kapolri disampaikan Polri siap dan) berkomitmen untuk mendukung pengamanan pemilu. Karena kami meyakini KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tentu tidak bisa berjalan sendiri harus mendapatkan dukungan, kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal ini termasuk Polri. Terima kasih pak kapolri atas dukungan dan komitmen kerja sama dan bantuan kepada KPU," tutup Hasyim.

BRIPTU HENDRA MENGHADIRI RAPAT PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA ( DESTANA ) di DESA RASAU JAYA DUA

Rasau Jaya - Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib telah berlangsung kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana ( Destana ) di Desa Rasau Jaya Dua Kec. Rasau Jaya.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain : 

- Kabid P2MM Kubu Raya, Bpk Sukaryadi 

- Kasipem Rasau Jaya, Ahmad 

- Sekdes, Puji Suswanto

- Ps. Kanit Binmas Aiptu Dariyanto 

- Bhabinkamtibmas, Briptu Hendra Irawan

- Babinsa, Sertu Lasmadi

- Tokoh Masyarakat Rasau Jaya 2

- Kadus Tanjung Wangi

- Kadus Banjar Laut

- Kadus Banjar tengah

Susunan kegiatan sebagai berikut : 

- Menyanyikan lagu Indonesia raya 

- Laporan ketua panitia

- Sambutan Kepala Desa

- Sambutan Camat Rasau Jaya

- Arahan Dinas PMD Prov. Kalbar

- Sambutan Kepala BPBD Prov Kalbar

- Pembacaan Doa

Sambutan sambutan sebagai berikut :

*Kabid P2MM*

_*Assalamualaikum wr.wb*_

- Desa tangguh bencana destana merupakan desa memiliki kemampuan mengenali ancaman dan mampu mengorganisir meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

- Desa Rasau Jaya Dua mempunyai potensi Karhutlah dengan mempunyai gambut serta semak belukar yang bisa menimbulkan Karhutlah 

- Dengan adanya kegiatan pembentukan untuk memperkuat serta mengantisipasi Bencana di Kec. Rasau Jaya.

*Kasipem Mewakili Camat Rasau Jaya*

_*Assalamualaikum wr.wb*_

- Destana menjadi program prioritas di Rasau Jaya, untuk meningkatkan kesadaran untuk menghadapi bencana

- Pembentukan di Rasau Jaya Dua sebanyak 40 warga masyarakat, di jajaran perangkat desa untuk memiliki kemampuan peserta serta mendapatkan materi dasar penanggulangan bencana

Kegiatan pembukaan selesai pukul 11.00 wib situasi aman dan tertib.

Sumber : Briptu Wisnu Albar ( Personil Polsek Rasau Jaya)

Presiden RI Joko Widodo Buka Ekspor CPO, Bermacam Apresiasi dari Petani Sawit di Kalbar

PONTIANAK, KALBAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022. Larangan itu resmi dicabut setelah menutup sementara ekspor sejak 28 April lalu.

Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini yang sudah mencukupi.

Serta, mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro menjelaskan bahwa telah dibuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Presiden Jokowi telah menyelamatkan 16 juta petani kelapa sawit di Indonesia.

"Yang sebelumnya merasakan dampak langsung dengan turunnya harga realisasi beli Tandan Buah Segar (TBS) oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS)," jelasnya.

Para pengusana dan petani di Kalbar sangat mengapresiasi pernyataan Presiden atas pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini.

"Dengan keputusan ini, para pengusaha dan petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali," ujarnya.

Ia berharap dukungan dari semua pihak telah banyak membantu kerja keras untuk bersama melanjutkan perjuangan membangun Indonesia dari minyak sawit.

Penulis : Bripda Juni 

Salam Hormat kami

Humas Polda Kalbar

Wassalammualaikum Wr.Wb

Izinkan Ekspor CPO Sawit, Petani Sawit di Kalbar Beri Apresiasi Kepada Jokowi

PONTIANAK, KALBAR - Kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) mendapat apresiasi dari para petani serta pengusaha sawit di Kalimantan Barat.

Salah satunya Mohak. Merupakan petani kelapa sawit di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, merasa senang dengan kebijakan yang menurutnya kabar baik tersebut. 

Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini yang sudah mencukupi. Serta, mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

"Kami selaku petani sawit ini, dengan harga yang sekarang anjlok sangat merugikan untuk kita, karena harganya tidak sesuai, belum upah untuk pemanen, untuk pupuk dan biaya angkut," ucap Mohak.

Harapan kita bertumpu di situ, pekerjaan kita memang berada di kebun sawit.

"Penghasilannya di situ, untuk makan, untuk bayar angsuran, jadi nunggak semua. Jadi untuk harga sawit sekarang ini memang susah," jelasnya.

Lanjutnya, untuk petani sawit di seluruh Indonesia merasakan dampaknya, tapi saya dengar kemarin itu Bapak Presiden RI Jokowi mau membuka lagi izin ekspor Crude Palm Oil (CPO).

"Ini merupakan kebijakan yang sangat bagus, mudah-mudahan dengan dibukanya izin ekspor CPO ini, harga sawit naik kembali normal lagi, sesuai dengan harga standarnya," ungkapnya.

Tidak kalah pentingnnya, dengan dibukanya izin ekspor CPO ini tidak mengurangi pemasokan minyak goreng untuk kita disini.

"Apresiasi untuk Bapak Presiden RI, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari kami para petani sawit di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya," tutupnya.

Penulis : Bripda Juni 

Salam Hormat kami

Humas Polda Kalbar

Wassalammualaikum Wr.Wb

Para Petani Sawit Rasau Jaya Mengapresiasi Presiden Jokowi Usai Cabut Larangan Ekspor

Rasau Jaya - Para petani kelapa sawit di Desa Rasau Jaya menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut. (Jumat, 20/05/2022.)

" Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang."

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

"Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatra, Kalimantan dan juga Sulawesi," kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

"Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS.

Salam Hormat.

Humas Polsek Rasau Jaya.